Serang – Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengimbau Gubernur dan wakil Gubernur Banten untuk melakukan reformasi birokrasi, menyusul makin meningkatnya jumlah pengangguran di Banten.
Asep berharap Pemprov bisa memanfaatkan anggaran APBD sebagai stimulan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. sementara wakil Gubernur Banten mengaku pihaknya mengunggulkan program Good Governent untukmembenahi berbagai program yang ada.
Meskipun memberikan rekomendasi secara normatif terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang juga ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Provinsi Banten mengungkapkan pihaknya juga memberikan tekanan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk bisa melakukan capaian terhadap program-program yang ada, termasuk salah satunya menekan angkapengangguran, yang tahun ini meningkat.
Asep sempat mengungkapkan kegusarannya terhadap kasus peningkatan jumlah pengangguran ini, sejumlah kasus lainnya. ia juga meminta agar Gubernur dan wakil Gubernur Banten bisa melakukan reformasi birokrasi.Ungkap Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Provinsi Banten.
Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi mengakui adanya peningkatan jumlah pengangguran. karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada, pihaknya mengunggulkan program good governent. Kata Andika Hazrumi, Wakil Gubernur Banten
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten sempat mengungkapkan jumlah pengangguran di Banten yang menempati urutan kedua nasional. Urutan ini berdasarkan jumlah pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2017 lalu yang mencapai 9,2 persen. jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 lalu yang hanya 8,92 persen. pengangguran terbanyak disumbang kabupaten serang, disusul kota tanggerang selatan, kabupaten pandeglang, dan kota cilegon.(man)
